Tragedi Laka Laut di Leupung, Pemuda Lampulo Ditemukan Meninggal di Perairan Lhoknga

Tragedi Laka Laut di Leupung, Pemuda Lampulo Ditemukan Meninggal di Perairan Lhoknga

ACEH BESAR – Peristiwa nahas kembali terjadi di laut Aceh. Seorang pemuda asal Gampong Lampulo, Banda Aceh, bernama Haris Ikhbarriandi (22), ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang akibat kecelakaan laut (laka laut) di kawasan Pantai New Riting, Gampong Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

Peristiwa itu bermula pada Senin (25/8/2025) sekitar pukul 18.30 WIB, saat korban diduga terseret arus laut ketika berada di kawasan pantai dekat Jembatan Lama, jalur Banda Aceh – Meulaboh. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian warga dan aparat terkait, sehingga operasi pencarian langsung dilakukan malam itu juga.

Setelah melalui proses pencarian intensif selama lebih dari dua hari, korban akhirnya ditemukan oleh tim gabungan pada Rabu pagi (27/8/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Jenazah Haris ditemukan di sekitar perairan Pantai Lhoknga, tepatnya di dekat area PT Solusi Bangun Andalas (SBA).

Komandan Satgas RAPI Kota Banda Aceh, Juanda (JZ01ACB), yang memimpin langsung koordinasi di lapangan, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, penemuan korban menjadi penutup dari operasi pencarian yang telah dilakukan sejak H+0 hingga H+3.

“Alhamdulillah korban sudah berhasil ditemukan, meski dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban, operasi resmi kita nyatakan ditutup,” ujar Juanda.

Pencarian korban melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur, antara lain RAPI Banda Aceh, RAPI Aceh Besar, Basarnas Banda Aceh, Satgas SAR Banda Aceh, TNI AL, Polairud, Polsek, Koramil, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), BPBD Aceh Besar, BPBD Banda Aceh, ORARI Banda Aceh, ERPA, serta masyarakat setempat yang turut membantu.

Hingga berita ini diturunkan, kronologi lengkap kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat berwenang. Namun, kuat dugaan korban terseret ombak besar yang kerap terjadi di kawasan pesisir Leupung, yang dikenal memiliki arus deras dan gelombang tinggi.

Kejadian ini menambah daftar peristiwa laka laut di Aceh Besar yang kerap menelan korban jiwa, terutama di kawasan pesisir barat Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Aparat dan lembaga terkait kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut maupun di sekitar pantai yang rawan.

Kapolres Pidie Jaya Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-80 di Meureudu

PIDIE JAYA – Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (18/8/2025) di Lapangan Bola Kaki Kota Meureudu.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pidie Jaya. Turut hadir Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, Dandim 0102/Pidie Letkol Inf. Andi Irsan, M.Han, Kajari Pidie Jaya Hedi Muchwanto, S.H., M.H., Ketua DPRK Akadir Jailani, Waka Polres Kompol Iswahyudi, S.H., CPHR, CBA, Sekda Dr. Munawar Ibrahim, S.P., MPH, serta para asisten, SKPK, Kapolsek, Danramil, dan camat.

Bertindak sebagai Perwira Upacara yaitu Danramil 19 Meureudu Kapten Inf. Supriadi, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Danki Armed Letda Arm. Suryono. Adapun peserta upacara terdiri dari pasukan gabungan TNI, Polri, Satpol PP, BNNK, ASN, hingga Pramuka.

Kemeriahan peringatan HUT RI ke-80 di Pidie Jaya semakin terasa setelah prosesi penurunan bendera selesai. Acara dilanjutkan dengan penampilan Merching Band SMA Negeri 1 Meureudu, disusul tarian tradisional musik pare-pare yang diikuti Forkopimda, peserta upacara, dan ribuan masyarakat yang memadati lapangan.

Kapolres Pidie Jaya menegaskan bahwa upacara ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, tetapi juga simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.

“Upacara penurunan bendera ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, menghargai perjuangan para pahlawan, serta menumbuhkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita raih,” ujar AKBP Ahmad Faisal Pasaribu.

Ribuan warga dari berbagai pelosok Pidie Jaya tampak antusias mengikuti prosesi hingga akhir acara. Kehadiran masyarakat yang begitu ramai menjadikan momen penurunan bendera di Meureudu semakin semarak dan penuh makna.

Polres Pidie Jaya Bersama Bulog Aceh Perkuat Stabilisasi Harga Beras dan Serap Jagung Petani

PIDIE JAYA – Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, Iptu Fauzi Atmaja, S.H., terus memperkuat langkah stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Langkah ini dilakukan bersama Perum Bulog dalam kegiatan Gerakan Stabilisasi Pasar yang berlangsung di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (16/8/2025).

Pemimpin Bulog Kanwil Aceh, Ihsan, menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Bulog melakukan penyerapan jagung dari masyarakat. Target penyerapan jagung di seluruh Aceh mencapai 5.000 ton, dengan alokasi sekitar 14 persen atau 700 ton berasal dari Kabupaten Pidie Jaya.

“Untuk kadar air 18–20 persen, harga pembelian Rp5.500 per kilogram. Jika sudah kering dan dalam karung, harganya Rp6.400 per kilogram. Penyerapan ini kami lakukan agar masyarakat semakin giat menanam jagung, khususnya untuk kebutuhan pakan ternak,” jelas Ihsan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pemimpin Bulog Kanwil Aceh, Ihsan, Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu yang diwakili Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya Iptu Fauzi Atmaja (selaku Kasatgas Pangan Kabupaten Pidie Jaya), serta Ketua Bulog Cabang Sigli, Ahmad Fadly.

Ihsan menambahkan, stabilisasi harga beras juga terus digencarkan dengan mempercepat distribusi beras ke pasar-pasar dan toko-toko agar harga di tingkat konsumen segera terkendali. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pidie Jaya beserta jajaran, yang telah mendukung penuh upaya Bulog dalam menyalurkan beras dan menyerap jagung dari masyarakat. Dengan keterbatasan personel Bulog, bantuan TNI-Polri sangat berarti,” ungkapnya.

Harga gabah di beberapa daerah, lanjutnya, kini mulai turun dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp7.500 hingga Rp7.300. Kondisi ini diharapkan dapat segera berdampak pada penurunan harga beras di pasaran.

Melalui sinergi Bulog bersama Polri, khususnya Polres Pidie Jaya, gerakan stabilisasi pangan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

PERSONEL BABINMINVETCADDAM I/BB RAMAIKAN EVENT MEDAN CHEER RUN 2025.

Medan, Personel Babinminvetcaddam I/BB yang di pimpin Kababinminvetcaddam I/BB

Kolonel Arm  Yuwono,   S.Sos., M.M., M. Han., M.I.P ikut memeriahkan olahraga bergengsi 10 K & 5 K Event Medan Cheer Run 2025 di jalan Putri Hijau, Kesawan, Kec. Medan Barat Sumatera Utara, Minggu ( 19 / 1)

Untuk pelaksanaan lari 10 K dimulai pukul 05.57 sedangkan lari 5 K dimulai garis star pukul 06.06.

Ribuan peserta yang berasal dari TNI/POLRI dari berbagai satuan di jajaran Kodam I/BB termasuk Babinminvetcaddam I/BB Serta masyarakat kota Medan dan beberapa Atlit pelari Sumatera Utara turut serta dalam ajang bergengsi tersebut.

Para peserta juga wajib mengikuti Route yang telah ditentukan oleh panitia. Bagi para peserta yang tiba di garis Finish menerima Medali dari Panitia pelaksana.

Senator asal Aceh, Azhari Cage, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap nasib tenaga honorer di Aceh yang menghadapi berbagai tantangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

 Senator asal Aceh, Azhari Cage, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap nasib tenaga honorer di Aceh yang menghadapi berbagai tantangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menyoroti bahwa banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi justru terancam tidak lolos seleksi akibat kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada mereka.

Azhari Cage menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi P3K agar lebih adil dan inklusif. Ia meminta pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memberikan perhatian khusus kepada tenaga honorer yang sudah berkontribusi besar dalam pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Senator ini juga mendorong adanya solusi konkret untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan karier para tenaga honorer di Aceh.

Isu ini telah menjadi perhatian luas karena berdampak pada stabilitas sosial dan motivasi tenaga kerja honorer di daerah-daerah, termasuk Aceh.

Azhari Cage, Senator asal Aceh, mengusulkan solusi konkret terkait permasalahan tenaga honorer di Aceh dan berbagai daerah lainnya. Ia menyarankan agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, bahkan hingga 20 tahun, dapat diangkat secara otomatis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa harus melalui proses seleksi yang dinilai memberatkan.

Menurut Azhari, kebijakan ini penting untuk menghargai pengabdian dan kontribusi para tenaga honorer yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas pelayanan publik, meskipun sering kali dengan honor yang minim dan tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Ia menilai, tenaga honorer dengan masa kerja panjang memiliki pengalaman dan dedikasi yang tidak diragukan lagi, sehingga proses seleksi formal dirasa tidak perlu.

Usulan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan humanis. Dengan kebijakan tersebut, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dapat memperoleh kepastian karier dan kesejahteraan, sekaligus memberikan stabilitas dalam layanan publik di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Azhari Cage menegaskan pentingnya keadilan bagi tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdi. Dalam pernyataannya pada Minggu, 19 Januari 2025, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, dan Kementerian PAN-RB untuk segera merumuskan solusi inovatif guna mengatasi permasalahan yang dihadapi tenaga honorer. Ia menekankan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan terhadap mereka harus segera dihapuskan.

Azhari juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap tenaga honorer. Ia meminta mereka lebih bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak-hak honorer yang telah memberikan kontribusi besar di sektor pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan dan penghargaan yang layak bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung administrasi dan pelayanan masyarakat.

Senator ini berharap bahwa langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari pemerintah pusat dan daerah dapat segera diwujudkan, agar tenaga honorer tidak lagi merasa diabaikan dan mendapatkan pengakuan yang setimpal atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun.Ujar Azhari cage